Bandung, (24/09/12);-
Dalam upaya peningkatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda di Jawa Barat, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia provinsi Jawa Barat (DPD KNPI Jabar) telah berusaha membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Barat.
Komitmen kerjasama ini telah dituangkan dalam nota kerjasama antara DPD KNPI Jabar dengan pemprop Jawa Barat yang ditandatangani oleh Bung Husni FM (Ketua DPD KNPI Jabar) dan Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) pada saat acara pelantikan DPD KNPI Jabar di ruang aula gedung Sate (25/01/11).
Sudah setahun lebih sejak ditandatanganinya nota kerjasama tersebut namun belum satupun program kerjasama yang diselenggarakan oleh DPD KNPI Jabar dengan Organisasi Pemerintahan Daerah (dinas-dinas, lembaga, badan).
Mencermati kondisi tersebut akhirnya DPD KNPI Jabar membentuk Tim Percepatan Kerjasama Operasional yang bertugas menjajaki dan mendindaklanjuti kembali kepada para OPD dalam teknis implementasi dan penjabaran Nota Kerjasama yang telah ditandatangani Gubernur Jabar dan Bung Husni FM yang masing-masing atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPD KNPI Jabar.
Sebagaimana yang terungkap dalam proses penjajakan Tim Percepatan KSO dengan perwakilan Disnakertrans Jabar (24/09/12), bahwa Nota Kerjasama DPD KNPI Jabar dengan Pemprov Jawa Barat yang telah ditandatangani tersebut ternyata tidak cukup dijadikan landasan teknis pelaksanaan atau implementasi kerjasama antara DPD KNPI Jabar dengan para OPD Pemprov Jabar.
Teguh Khasbudi, SH.MH., perwakilan dinas yang menjabat Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, menegaskan agar dapat dijadikan landasan normatif dalam teknis pelaksanaan kerjasama DPD KNPI Jabar dengan para OPD Pemprov Jabar maka Nota Kerjasama tersebut mesti dituangkan atau dijabarkan dalam Nota Kerjasama Operasional (Nota KSO) antara DPD KNPI Jabar dengan masing-masing OPD Pemprov Jawa Barat.
